Federasi Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) mengungkap temuan sempat sistematika serangan tembakan gas air mata dalam Kanjuruhan Disaster 2. Hal itu dsampaikan Sekjennya, Andy Irfan.
Andy menyesalkan analisis Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) yang tak menyinggung hal ini dalam rekomendasi hasil investigasi mereka terkait tragedi ini tak memakai digital forensik. Padahal, sistematika serangan itu tampak jelas dalam bukti video-video yang beredar.
Dari video-video amatir yang kebanyakan diambil oleh penonton di tribune itu bisa dilihat dan dipahami bagaimana situasi sesunggungnya di lapangan.
“Ada variabel kunci tentang sistematika serangan, yang dilakukan oleh personel keamanan dalam waktu empat menit mematikan tadi. Dari digital forensik yang kita lakukan, kita mendapatkan empat poin penting di sana,” kata Andy.
Inilah 4 Sistematika Serangan Tembakan Gas Air Mata Dalam Kanjuruhan Disaster 2 Versi Federasi KontraS
Variabel kunci sistematika serangan yang pertama, Andy menyebut adanya pengelompokan pasukan yang jelas dalam aparat keamanan. Pasukan Brimob bertempat secara spesifik dan tidak berganti-ganti, serta seolah – olah sudah ada tugas khusus yang dikelompokkan.
Yang kedua, adanya mobilisasi pasukan, di mana ada gerakan yang juga tidak acak tapi sistematis. Mereka menyesuaikan sasaran target yang kemudian mereka tembak dan serang dengan gas air mata.
Lalu yang ketiga, target dan sasaran tidak acak, ada sejumlah pasukan atau groupping pasukan, dan dia pasif tidak ngapa-ngapain. Namun, ada pasukan Brimob yang agresif menyerang, dan serangannya juga tidak membabi buta, tapi ke arah yang memang berpotensi menimbulkan korban.
Terakhir, atau yang keempat, ancaman terjadi di tengah lapangan, tapi tembakan diarahkan ke tribune tanpa keraguan. Apalagi, adanya ritme tembakan yang dilakukan tidak secara acak, tapi jelas terlihat dari kamera punya ritme runtut.
“Ancaman ada di tengah lapangan, tapi tembakan gas air matanya ke arah tribune, dilakukan secara jelas tanpa keraguan, dengan pengawasan perwira. Komnas HAM sama sekali tidak menyebutkan hal ini,” pungkasnya.