Akmal Marhali membeberkan ketidakpuasan masyarakat terhadap pelaksanaan rekomendasi Tim Gabungan Independen Pencari Fakta (TGIPF) Kanjuruhan Disaster 2. Mantan anggota TGIPF itu menyebut ketidakpuasan adalah hal yang wajar.
Sebelum tugasnya berakhir pada 4 November lalu, TGIPF sudah memberikan rekomendasi kepada sejumlah pihak terkait tragedi ini. Namun, belum semua rekomendasi itu dijalankan oleh yang berwenang.
Menurutnya, butuh seluruh pihak untuk mengawal pelaksanaan rekomendasi TGIPF itu secara bersama-sama. Termasuk peran serta pemerintah, khususnya Presiden Joko Widodo.
“Ketidakpuasan publik adalah hal wajar dan merupakan evaluasi sekaligus pengingat bagi semua pihak terkait, terutama pemerintah untuk bisa menjalankan hasil rekomendasi TGIPF dengan sungguh-sungguh dan serius, karena ini menyangkut hajat publik,” kata Akmal.
Jangan Sampai Kasus Kanjuruhan Disaster 2 Ini Jadi Penghalang Kelanjutan Sepak Bola di Indonesia
Akmal berharap proses bergulirnya kasus ini menjadi penghalang kelanjutan sepak bola di Indonesia. Sebab, hal itu bisa membuat kegelisahan di masyarakat.
“Jadi, hal-hal yang belum berjalan sesuai harapan bisa dituntaskan agar sepak bola kita kembali bergulir,” imbuhnya.
“Jangan sampai ada penundaan (kompetisi) berlarut-larut, sehingga membuat kegelisahan para stakeholder sepak bola terkait masa depan sepak bola Indonesia.”