Pemilu 2024 sudah di depan mata. Tahapan-tahapan menuju perhelatan ini sudah dimulai sejak 14 Juni 2022 lalu.
Bagi kelompok masyarakat sipil, gelaran Pemilu bak belati bermata dua. Di satu sisi, pesta demokrasi ini merupakan salah satu cara untuk mendorong proses demokratisasi. Namun, di sisi lain, gelaran Pemilu juga menghadirkan sejumlah ancaman.
Jamak diketahui, potensi kerawanan terhadap kelompok-kelompok masyarakat sipil meningkat jelang Pemilu. Hal ini, tak lepas dari banyaknya kepentingan yang berkelindan dalam gelaran tersebut.
Bagi kalangan jurnalis, misalnya, ancaman selalu meningkat jelang pelaksanaan Pemilu. Dalam laporannya berjudul Petaka Jurnalis di Tahun Politik, Divisi Advokasi AJI Indonesia menemukan bahwa jumlah kekerasan terhadap jurnalis meningkat jelang Pemilu 2019 lalu.
Ada berbagai macam bentuk potensi kekerasan terhadap jurnalis. Selain kekerasan fisik, ada juga kekerasan digital, psikososial, bahkan juga seksual.
Tak hanya kepada kalangan jurnalis, potensi kekerasan ini juga rentan menyerang kelompok-kelompok masyarakat sipil lain.
Risiko kekerasan terhadap jurnalis dan kelompok masyarakat sipil ini harus dikelola dengan baik. Hal ini demi keberlangsungan proses demokratisasi di Indonesia.
Salah satu langkah untuk mengelola risiko adalah dengan mengenali risiko tersebut dan melakukan langkah-langkah mitigasi. Selain itu, juga diperlukan kolaborasi antara organisasi-organisasi masyarakat sipil tersebut.
Untuk memetakan potensi risiko dalam Pemilu 2024 terhadap masyarakat sipil, AJI Malang menggelar diskusi kelompok terarah dengan tema ‘Memetakan Potensi Kerawanan dalam Tahapan Pemilu 2024 terhadap Organisasi Masyarakat Sipil di Malang Raya’. Forum yang dihelat di Ruang Kahuripan Hotel Montana Malang, Senin, 22 Mei 2023, ini diikuti sekitar 20 organisasi, termasuk perwakilan akademisi, organisasi profesi jurnalis, dan perusahaan media.
“AJI Malang melihat adanya potensi ancaman terhadap organisasi-organisasi masyarakat sipil sepanjang tahapan Pemilu 2024, mulai dari pra-Pemilu, saat pencoblosan, sampai tahapan pasca-Pemilu,” ucap Ketua AJI Malang, Benni Indo, Senin (22/5/2023).
“Ancaman terhadap organisasi-organisasi masyarakat sipil ini merupakan ancaman terhadap proses demokratisasi,” sambungnya.
Karenanya, sambung Benni, AJI Malang mengajak komponen organisasi masyarakat sipil di Malang Raya untuk bersama-sama memetakan potensi risiko yang mungkin dihadapi selama tahapan Pemilu 2024. Bahkan, juga terbuka kemungkinan adanya kolaborasi antara organisasi-organisasi tersebut.
“Kolaborasi akan saling menguatkan kita dalam menghadapi dan memitigasi risiko-risiko tersebut,” tuturnya.
“Dalam diskusi ini ada berbagai unsur dengan kemampuan masing-masing. Jika kita bisa berkolaborasi, tentu akan sangat kuat,” ujar jurnalis Harian Surya.
Sementara itu, Ketua Dian Mutiara Parahita Women Crisis Center, Sri Wahyuningsih mengaku senang dengan acara ini. Menurutnya, forum diskusi ini sangat bagus untuk mengawali adanya kolaborasi antara kelompok masyarakat sipil di Malang Raya.
“Apalagi, yang akan dihadapi adalah momen Pemilu, dengan segala potensi kerawanannya,” tutur Sri Wahyuningsih.
“Karenanya, kami sangat menghargai adanya langkah-langkah dari rekan-rekan organisasi masyarakat sipil. Saya harap agar ke depan ada kerja konkret dari kawan-kawan, yang bukan hanya di tataran ide,” ia menambahkan.
Diskusi kelompok terarah ini ditutup dengan adanya kesepakatan melanjutkan upaya kolaborasi. Berikutnya, diskusi akan dilanjutkan di Dian Mutiara Women Crisis Center.
