Hewan ternak yang akan dijadikan sebagai kebutuhan kurban pada idul adha mendatang akan mendapatkan penanganan secara serius sebab masih adanya wabah Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) di Kota Malang. Untuk mengantisipasi hal yang tidak diharapkan, dan mempersiapkan hewan ternak yang bebas PMK, maka hal ini ditugaskan pada dokter hewan. Sehingga tugasnya akan lebih berat menjelang idul adha ini. Dokter heewan akan melakukan pengawasan pada kondisi ternak yang akan dijadikan kurban. Sehingga hewan yang akan disembelih tersebut merupakan hewan yang benar-benar sehat.
Dilansir drai Jawa Pos Radar Malang, keterlibatan dokter hewan ini berdasar hasil koordinasi Polresta Malang Kota dengan pemangku kepentingan di Kota Malang. Sehingga nantinya dokter hewan akan membantu tugas Dispangtan Kota Malang.
Rakor yang dilakukan di Ruang Eksekutif Polresta Malang kota kemarin (22/6) dipimpin langsung oleh Kapolresta Malang Kota Kompes Pol Budi Hermanto. Dalam rakor tersebut, Buher yang merupakan salah satu pesertanya, mengatakan kerjasama pemkot dengan Polresta Malang Kota dalam menangani PMK sejauh ini telah berjalan dengan baik sesuai dengan rencana.
Bukti tersebut berdasarkan telah adanya pengawasan yang dilakukan di empat titik terkait lalu lintas hewan ternak. “Selain itu, penyediaan lokasi karantina untuk hewan ternak yang sakit juga merupakan bentuk kerjasama kami ke depan,” ujarnya.
Keterlibatan dokter hewan ini memang sangat membantu dalam proses pengawasan nantinya. “Kami ingin ke depannya agar para dokter hewan dari Fakultas Kesehatan seluruh universitas yang ada di Kota Malang dapat dilibatkan. Tujuannya untuk membantu para peternak hewan dalam memastikan kondisi kesehatan hewan ternaknya,” imbuhnya.
Buher juga menyampaikan jika selama ini dalam pengawasan hewan yang bebas PMK memang masih kurang, sehingga adanya dokter hewan tersebut sangat membantu proses pengawasannya. Terutama dari Dispangtan Kota Malang. Hal itu dibenarkan oleh Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan Dispangtan Kota Malang Anton Pramujiono soal kurangnya personel tersebut.
“Jadi memang kami masih kesulitan membagi tugas terkait monitoring hewan ternak yang ada. Sebab, kami juga harus mengerahkan petugas untuk melakukan pengawasan di perbatasan juga untuk memantai lalu lintas hewan ternak,” ungkapnya.
