Rumah Subsidi Malang Raya Dikawal Langsung Menteri PKP dari Kota Batu

Rumah subsidi menjadi fokus kunjungan kerja Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait di Kota Batu, Rabu (1/7/2026). Pemerintah memulai pengawalan program perumahan dari wilayah itu untuk mempercepat realisasi bantuan bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

Maruarar menjadikan Kota Batu sebagai titik awal roadshow di Malang Raya. Setelah itu, ia dijadwalkan melanjutkan kunjungan ke Kota Malang, Kabupaten Malang, dan Blitar.

Kementerian PKP ingin memastikan seluruh program perumahan berjalan sesuai target. Program tersebut meliputi rumah subsidi, Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS), hingga bedah rumah.

“Hari ini saya ada di Batu, besok saya ada di Kota Malang dan Kabupaten Malang. Lusa dilanjutkan ke Blitar,” ujarnya saat menghadiri Kebaktian Tahunan Nasional (KTN) ke-63 di YPPII Kota Batu.

Rumah Subsidi Jadi Prioritas Pemerintah

Rumah subsidi menjadi bagian utama pengawalan Kementerian PKP selama kunjungan di Malang Raya. Pemerintah ingin memastikan setiap kebijakan memberi manfaat nyata kepada masyarakat.

Maruarar menegaskan pemerintah tidak ingin program berhenti pada tahap perencanaan. Karena itu, kementerian turun langsung untuk memantau pelaksanaannya di daerah.

Selain rumah subsidi, kementerian mengawasi optimalisasi 10 skema Kredit Usaha Rakyat sektor perumahan. Pemerintah juga mempercepat pelaksanaan program bedah rumah.

Di Kota Batu, Maruarar meninjau langsung penerima BSPS di Kelurahan Temas, Kecamatan Batu. Program itu membantu masyarakat berpenghasilan rendah memperoleh rumah yang lebih layak huni.

“Tujuannya agar harga hunian menjadi jauh lebih terjangkau bagi kantong warga lokal,” jelasnya.

Insentif dan Kolaborasi Diperkuat

Pemerintah juga menyiapkan berbagai insentif untuk mendukung sektor perumahan. Fasilitas tersebut diharapkan memperluas akses masyarakat terhadap hunian yang layak.

Insentif itu meliputi pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Pemerintah juga memperpanjang insentif Pajak Penghasilan dan Pajak Pertambahan Nilai yang ditanggung pemerintah.

Kementerian PKP turut membuka kolaborasi dengan berbagai pihak. Sektor swasta, perbankan, hingga perguruan tinggi diajak mendukung penyediaan hunian yang layak.

Kolaborasi tersebut diharapkan mempercepat penyerapan seluruh program perumahan di Kota Batu dan Malang Raya. Pemerintah juga ingin memastikan pelaksanaannya berlangsung transparan, tepat sasaran, dan memberi dampak langsung bagi masyarakat yang membutuhkan.