Kenaikan BBM Bikin DLH Kota Malang Kurangi Mobilitas Kendaraan Sampah

Kenaikan BBM (Bahan Bakar Minyak) bikin DLH Kota Malang kurangi mobilitas kendaraan sampah sebagai langkah efisiensi agar layanan kebersihan tetap berjalan. Kenaikan harga solar non-subsidi membuat anggaran operasional membengkak hingga dua kali lipat.

Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Malang langsung menyesuaikan pola operasional kendaraan setelah harga BBM non-subsidi meningkat. Langkah tersebut bertujuan menjaga layanan kebersihan tetap optimal hingga akhir tahun.

Pelaksana Harian Kepala DLH Kota Malang, Gamaliel Raymond Matondang, menjelaskan kenaikan harga Dexlite dan Pertamina Dex memengaruhi operasional puluhan kendaraan milik instansinya. Sebanyak 50 kendaraan menggunakan solar non-subsidi, termasuk truk tangki penyiram tanaman, truk skylift, ekskavator, dan buldoser di TPA Supiturang.

“Sebenarnya yang masih menggunakan Biosolar hanya 48 kendaraan pengangkut sampah. Sehingga memang anggaran yang harusnya bisa digunakan sampai Oktober, sekarang hanya bisa bertahan sampai akhir Juni. Sehingga memang diperlukan efisiensi agar pelayanan tetap berjalan maksimal,” kata Gamaliel.

Kenaikan BBM Picu Anggaran DLH Kota Malang Meroket

Kenaikan harga BBM membuat kebutuhan anggaran bahan bakar DLH Kota Malang melonjak tajam. Sebelumnya, instansi tersebut menghabiskan sekitar Rp600 juta setiap bulan untuk membeli BBM.

Sekarang, kebutuhan anggaran mencapai sekitar Rp1,2 miliar per bulan. Kondisi itu mendorong DLH memangkas anggaran operasional bidang lain sebesar 20 persen.

DLH juga memangkas anggaran kendaraan dinas roda dua dan roda empat hingga 50 persen mulai Agustus 2026. Selain itu, ritase kendaraan pengangkut sampah turun dari empat menjadi tiga perjalanan setiap hari.

“Semua kita fokuskan untuk mendukung operasional bidang Ruang Terbuka Hijau dan UPT di TPA Supiturang. Kemudian ritase kendaraan pengangkut sampah juga dikurangi dari yang awalnya empat kali menjadi tiga kali, tapi kita tambah volume sampah yang diangkut,” jelasnya.

DLH Kota Malang Usulkan Tambahan Anggaran Rp8 Miliar

DLH Kota Malang juga mengusulkan tambahan anggaran melalui Perubahan Anggaran Keuangan (PAK) 2026. Usulan tersebut mencapai Rp8 miliar untuk menopang kebutuhan operasional hingga akhir tahun.

Menurut Gamaliel, kebutuhan ideal anggaran DLH Kota Malang mencapai Rp16 miliar. Sementara alokasi APBD 2026 baru sebesar Rp8 miliar.

Ia berharap usulan tambahan anggaran mendapat persetujuan agar pelayanan kebersihan tetap berjalan tanpa hambatan. DLH juga memastikan masyarakat tetap menerima layanan pengangkutan sampah meski instansi menjalankan kebijakan efisiensi.

“Alokasi APBD kita pada 2026 ini hanya Rp8 miliar, jadi kalau PAK disetujui maka akan aman sampai bulan Desember. Tapi kita memastikan pelayanan tahun ini tetap aman meskipun ada efisiensi, tidak ada penurunan layanan pengangkutan sampah,” pungkasnya.