Menhub Budi Karya Sumadi mulai hari ini Kamis, (7/5/2020) mengizinkan semua moda transportasi beroperasi dengan mengangkut penumpang ke luar daerah.
Hal ini diungkapkan Menhub dalam upaya penjabaran Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 25 Tahun 2020 tentang Pengendalian Transportasi saat musim Hari Raya Idul Fitri 1441 Hijriah untuk pemutusan rantai persebaran covid-19. Budi Karya mengatakan kebijakan baru ini bukan relaksasi maupun kelonggaran untuk masyarakat yang akan ke luar daerah.
“Rencananya Gugus Tugas Covid-19 yang akan mengumumkan. Intinya adalah relaksasi. Dimungkinkan semua moda angkutan udara, kereta api, laut dan bus kembali beroperasi dengan catatan harus pakai protokol kesehatan,” ungkapnya saat rapat kerja video conference bersama Komisi V DPR RI, Rabu (6/5/2020).
Sebelumnya, transportasi yang diatur dalam aturan tersebut yakni kendaraan angkutan umum bus, mobil penumpang, kereta api, pesawat, kapal laut, serta kendaraan pribadi baik mobil dan sepeda motor.
Larangan ini diberlakukan pada wilayah yang telah menerapkan PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar), wilayah zona merah Covid-19 dan di wilayah aglomerasi yang telah ditetapkan PSBB.
Budi Karya menuturkan bahwa nantinya Kementerian Kesehatan bersama BNPB (Badan Nasional Penanggulangan Bencana) yang akan menyusun beberapa indikator penumpang yang akan bepergian ke luar daerah di tengah larangan mudik.
“BNPB akan berikan kriterianya, nanti Menkes dan BNPB bisa tentukan dan bisa dilakukan siapa saja yang boleh berpergian. Operasinya mulai 7 Mei, pesawat segala macam dengan penumpang khusus tapi tidak boleh mudik sama sekali,” tutur Budi Karya Sumadi yang sempat menjadi pasien positif Covid-19.
Hanya untuk pekerjaan, bisnis dan logistik
Budi Karya menjelaskan bahwa masyarakat yang boleh berpergian keluar daerah hanya untuk penugasan pekerjaan, kegiatan bisnis, dan logistik. Dirinya beranggapan keputusan ini diambil untuk menyelamatkan perekonomian nasional agar tetap berjalan, salah satunya untuk anggota DPR RI.
“Jadi rekan DPR boleh kembali ke daerah pemilihan. Tetapi untuk bekerja. Bukan untuk mudik. Kami pun boleh untuk tugas negara. Jika untuk tugas berhak melakukan movement,” ujarnya.
Lebih lanjut Budi Karya akan memaparkan lebih detail kepada publik secara bertahap. Untuk siang ini akan menjelaskan terait transportasi udara bersama Direktorat Jenderal (Drijen) udara.
“Untuk detailnya secara marathon saya akan sampaikan, pertama jam 1 (siang) nanti dengan Dirjen Udara. Besok pagi dengan tiga Dirjen, kereta, darat, dan laut, agar detil bisa disampaikan ke khalayak,” pungkasnya
Discussion about this post